Soal Dugaan Fee Rp 8 Miliar untuk DPRD Kaltim, Begini Pengakuan Ketua Fraksi PKS Zainal Haq

oleh

Uri.co.id, SAMARINDA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Kaltim menyatakan, tidak pernah menerima setoran apapun.

Termasuk dugaan pemberian fee proyek Multiyears Contract (MYC) senilai Rp 8 miliar.

Ini ditegaskan Ketua Fraksi PKS, Zainal Haq kepada . 

Dikonfirmasi , Zainal Haq mengungkapkan, bahwa selama ini Fraksi PKS di DPRD Provinsi Kaltim tidak pernah menerima dugaan setoran fee proyek MYC. 

“Fraksi kami tidak pernah menerima setoran apapun (termasuk fee proyek MYC).

Selain potongan gaji anggota fraksi yang sudah merupakan aturan fraksi,” ucap Zainal Haq, anggota Komisi I DPRD Provinsi Kaltim, Minggu (2/6/2019).

Apalagi, lanjut Zainal Haq, saat ia menjabat dilegislatif periode ini, ia tidak lagi bertugas di Komisi III DPRD Kaltim.

“Periode ini saya di Komisi 1, yang membidangi pemerintahan.

Jadi saya tidak paham pembahasan terkait infrakstruktur terutama MYC,” ungkap Zainal Haq.

Zainal Haq mengakui, bahwa sejak isu atau kabar tersebut beredar ia belum memahami.

Alasannya, Zainal Haq sudah cukup lama tidak megikuti perkembangan dinamika di DPRD Kaltim.

Zainal Haq berharap, kabar atau isu dugaan pemberian fee proyek MCY senilai Rp 8 M tidak benar. 

“Saya sebagai anggota DPRD Kaltim periode ini, berharap isu tersebut tidak benar.

Karena bisa merusak marwah DPRD Kaltim, yang selama ini sudah dikenal bekerja dengan integritas yang baik,” pungkasnya.

Sejak beredar kabar dugaan pemberian fee proyek MYC sebesar Rp 8 miliar, sejumlah anggota Dewan panik.

Kepanikan mereka ditandai dengan menolak memberikan komentar atau tanggapan soal isu tersebut.

Beberapa anggota Dewan khususnya di Komisi III enggan memberikan komentarnya.

Mereka memilih diam atau menolak saat dikonfirmasi . 

Edy Sarankan Segera Diklarifikasi Secara Resmi soal Dugaan Fee Proyek Rp 8 Miliar

Soal Fee Proyek Rp 8 Miliar, Gubernur Kaltim Isran Noor Minta Diproses Sesuai Hukum

Gubernur Serahkan ke Penegak Hukum

Kabar oknum anggota DPRD Provinsi Kaltim diduga menerima fee senilai Rp 8 miliar dari proyek multiyears contract (MYC),

Gubernur Kaltim Isran Noor mengaku belum mengetahuinya. Namun ia menyerahkan sepenuhnya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. 

Ini disampaikan Gubernur Kaltim Isran Noor usai buka puasa di rumah pribadinya Jalan Adipura, Sungai Kunjang, Samarinda, Minggu (2/6/2019). 

Ditanya Uri.co.id soal berita terkait dugaan pemberian fee proyek MYC senilai Rp 8 miliar, Isran mengaku baru tahu.

Ia baru mengetahui dari media cetak Kaltim. “Baru tahu di koran itu juga,” jawab Isran ditanya . 

Seperti yang diberitakan , surat yang beredar dari seorang anggota DPRD Provinsi Kaltim menyebutkan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kaltim menyerahkan fee sebesar Rp 8 miliar ke oknum anggota DPRD Kaltim. Fee proyek tersebut dari sejumlah proyek MYC sejak tahun 2015-2019.

Isran menegaskan, ia tidak ingin mencampuri persoalan itu. Namun ia tidak mau terjebak dan salah dalam menyikapi pemberitaan pemberian fee proyek Rp 8 miliar. 

“Kita lihat saja nanti. Biar nanti berjalan sesuai hukum yang berlaku. Kalau nanti saya ikut campur, bisa salah saya. Karena tanpa memiliki data yang cukup,” ucap Isran. 

Sebelumnya, Abdurrahman Alhasani, anggota Komisi III DPRD Kaltim, meminta agar kabar pemberian fee Rp 8 mikiar diungkap dan tidak menyeret anggota lainnya yang tidak menerima dan mengetahuinya. 

Kepada Uri.co.id, Alhasani mengatakan, jika informasi yang beredar ini harus diungkap dan diklarifikasi. Alasannya, tidak semua anggota Dewan tersangkut masalah ini.

“Kalau menurut saya, kan tidak semua anggota Dewan yang diduga terlibat masalah ini. Kalau memang anggota Dewan yang diduga disebut-sebut terlibat silahkan diklarifikasi,” ungkap Alhasani, dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim, menghubungi via ponsel, Sabtu (1/6) kemarin.

Hanya saja, lanjut Alhasani, dengan dilaporkannya dugaan penerimaan fee proyek MYC senilai Rp 8 miliar, harus diklarifikasi. 

“Kalau sudah dilaporkan ya silahkan dijelaskan dan diklarifikasi. Tapi jangan menyeret-menyeret anggota Dewan yang tidal terlibat,” pesan Alhasani.

Menurut dia, jika informasi tersebut tidak benar maka harus diklarifikasi secara terbuka kepada publik maupun aparat penegak hukum. “Tapi kalau informasi itu benar, ya silahkan diproses. Karena ada azas praduga tak bersalah,” ucapnya.(*)

Soal Fee Proyek Rp 8 Miliar, Demmu dan Syafruddin Mendadak Tumpul, Dilaporkan LSM ke Kejati Kaltim

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim bungkam, saat dikonfirmasi dugaan pemberian fee proyek multiyears contract senilai Rp 8 miliar.

Beberapa anggota Dewan yang dikenal vokal, tajam dan kritis dalam menyikapi persoalan kebijakan pembangunan mendadak tumpul. 

Bahkan ada yang malas merespon saat Uri.co.id, mengkonfirmasi soal fee proyek multiyears contract.

Baharuddin Demmu dikenal anggota Dewan dari Fraksi PAN yang kritis berlatar LSM mantan Dinamisator Jatam. 

Saat diminta komentarnya soal fee proyek, Demmu tidak menjawabnya.

Giliran ditanya soal kasus korban anak tenggelam di kolam tambang, ia merespon tetapi dengan memberikan cuplikan gambar berita di salah satu media cetak. 
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Kaltim, Baharuddin Demmu

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Kaltim, Baharuddin Demmu ( KALTIM / BUDHI HARTONO)

Baharuddin Demmu selama ini dikenal kritis, cukup bersih dari permainan proyek dan belum terlibat kasus korupsi.

Ia mantan LSM Dinamisator Jatam yang dikenal sulit diintervensi.

Justru saat ditanya soal pembagian fee proyek multiyears contract, sama sekali tidak direspon. 

Padahal dua hari sebelumnya, Uri.co.id, sempat komunikasi soal isu Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara.

Saat itu hampir tengah malam, ia langsung merespon Uri.co.id dan semangat membahasnya. 

Tidak berbeda dengan Syafruddin.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim yang juga dijuluki anggota Dewan termuda dengan karakter yang tegas dan vokal.

Uri.co.id mengkonfirmasi menanyakan sikapnya terkait beredarnya isu fee proyek multiyears contract. 

Meski Syafruddin memberikan jawaban singkat, politisi PKB tumben mengatakan malas komentar soal tersebut.

“Malas komentari gosip,” jawab Syafruddin, Sabtu (1/6/2019).

Demmu dan Syafruddin enggan merespon isu yang sedang ramai, dan bahkan sudah dilaporkan ke Kejakasaan Tinggi Kaltim.

Sementara beberapa anggota Komisi III lainnya menyatakan dengan tegas tidak tahu dan tidak pernah menerima.

Mantan anggota Komisi III lainnya, Herwan Susanto saat ditanya kaltimc.o, soal fee proyek miliaran rupiah, dengan tegas tidak pernah menerimanya.

Mantan Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kaltim yang sudah diganti, mengaku tidak terlalu aktif di dewan. 

“Dan selama aku di DPRD Provinsi Kaltim tidak ada menerima fee proyek myc. Aku sudah di PAW, jadi nggak tau masalah itu,” ujarnya. 

“Dan hampir separuh perjalananku sebagai anggota DPRD kaltim ngurusin konflik internal Partai Hanura di Jakarta sehingga kurang aktif di dewan,” ungkap Herwan usai sahur.

Begitu juga mantan anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun dikonfirmasi terkait pemberian fee proyek multiyears contract.

Ia mengaku tidak menerima sama sekali. 
Gedung DPRD Kalimantan Timur yang megah di Kota Samarinda.

Gedung DPRD Kalimantan Timur yang megah di Kota Samarinda. (Dok Uri.co.id)

Ditanya apakah dia menerima fee proyek tersebut?

“Gak ada sama sekali mas,” kata Samsun yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan.

Berbeda dengan Dahri Yasin. Mantan Ketua Komisi III yang kini menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim mengatakan, lebih dulu akan berkoordinasi dengan Ketua Badan Legislasi (Banleg), Jahidin.

Dahri lebih dulu sempat bertanya keoada , siapa oknum yang diduga disebut-sebut menerima fee proyek Rp 8 miliar. “Siapa oknumnya?” tanya Dahri.

Namun kala Uri.co.id, melemparkan pertanyaan, apakah ia menerima atau ‘kecipratan’ dari fee proyek multiyears contract?

Dahri yang dikenal sebagai pengacara senior menjawab sambil berkelakar.

“Kecipratan masalahnya saja,” ucapnya. 

Ia meminta waktu untuk menanggapi dugaan pemberian fee dari proyek multiyears contract tersebut.

“Beri waktulah…mau tanya dulu sama ketua Banleg (Jahidin),” katanya.

Seperti diberitakan Uri.co.id, indikasi kuat adanya dugaan gratifikasi dari proyek fisik itu, berdasarkan seorang anggota DPRD Kaltim pernah membuat surat laporan yang ditujukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, surat laporan yang telah ditandatangani tanggal 27 Maret 2019, urung disampaikan ke lembaga anti rasuah. 

Dalam surat itu, tertulis perihal atau pemberitahuan Diduga Menerima SUAP.

Surat tersebut ditujukan ke KPK dengan menjelaskan kronologi peristiwa. 

Disebutkan, bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2019 di Wilayah Hukum Kota Samarinda, Provinsi Kaltim, sesuai informasi yang berkembang dalam internal Dewan (DPRD Provinsi Kaltim) di Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.

Dinas PUPR Provinsi Kaltim, kabarnya telah memberikan uang tunai yang jumlahnya sebesar Rp 8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah) kepada oknum anggota DPRD Prov. Kaltim.

Dalam penerimaan tersebut disepakati bersama berupa DP (down payment).

Kekurangannya diperjanjikan akan diserahkam kemudian.

Bahwa pemberian uang sebagaimana dimaksud pada angka point 1 tersebut diatas, diduga kuat diterima langsung oleh OKNUM ANGGOTA DPRD. Prov. Kaltim, para penerima mendalilkan uang sejumlah tersebut akan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan yang berjumlah 55 anggota termasuk para penerima suap.

Lembaga Penyelidikan dan Pengawasan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LP3KRI) secara resmi melaporkan ke Kejati Kaltim, Jumat (31/5/2019).

Surat yang ditujukan Kepala Kejati Kaltim, melalui surat bernomor : 083/ DPP/LPPPK-RI /V/2019. Perihal Dugaan Gratifikasi Anggota DPRD Kaltim. 

Beberapa dokumen yang diserahkan LP3KRI antara lain, sejumlah data proyek multiyears contract (MYC) dan surat kabar harian Kaltim. Staf Intelijen Kejati Kaltim, Wahyu menerima laporan dari LP3KRI.

Ketua LP3RI Sukri Ummi mengatakan, laporan resmi ini harus segera ditindaklanjuti.

Ia berharap laporan ini bisa menggali lebih dalam lagi untuk menelusuri dengan meminta keterangan sejumlah pihak-pihak terkait. 

“Informasi yang kami dapat, diduga lebih dari enam anggota yang menerima fee,” tutur Sukri.

“Itu sejak tahun 2015 sampai 2018 dan 2019,” kata Sukri, usai meyerahkan laporan resmi ke Kejati Kalimantan Timur. (*)

Subscribe official YouTube Channel

BACA JUGA:

Ramalan Zodiak Hari Ini Minggu 2 Juni 2019, Aquarius Sensitif, Sagitarius Paceklik Hubungan Asmara

Persaingan SBMPTN 2019 di 3 PTN dan 7 Prodi Ini Diprediksi Sangat Ketat, Prediksi UTBK Minimal 700

TERPOPULER – Andai Jokowi-Maruf Dilantik jadi Presiden RI? Dijawab Rocky Gerung Pakai 3 Kata Ini

Air Mata Jatuh di Kening Ani Yudhoyono Lalu SBY Bisikkan Ini, ‘Memo, Kami Semua Ada di Sini’

Kenali Kanker Darah, Penyebab, Gejala, hingga Pencegahan, Penyakit yang Renggut Nyawa Ani Yudhoyono

  ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!