DPO Pelanggar Pemilu 2019 di Kutai Timur Divonis Dua Bulan Penjara

oleh

Uri.co.id, SANGATTA Sidang perkara pelanggaran Pemilu 2019 akhirnya sampai pada puncaknya.

Majelis hakim yang diketuai Rahmad Sanjaya serta beranggotakan Marjani L Diarti dan M Ridwan telah menjatuhkan vonis pidana penjara yang disertai hukuman denda pada dua terdakwa, Rabu (29/5).

Terdakwa atas nama Yusuf Rampa, divonis satu bulan penjara dengan disertai denda sebesar Rp 1 juta subsidair 1 bulan kurungan.

Ia sebelumnya dituntut JPU M Israq dua bulan pidana kurungan dan denda Rp 2 juta subsidair dua bulan kurungan.

Sementara Andi Amiludin mendapat vonis sama dengan tuntutan JPU Harisman, yakni dua bulan pidana kurungan dan denda Rp 2 juta, subsidair satu bulan kurungan.
Persidangan perkara pelanggaran Pemilu 2019 di Pengadilan Negeri Sangatta

Persidangan perkara pelanggaran Pemilu 2019 di Pengadilan Negeri Sangatta ( KALTIM/ MARGARET SARITA)

Terdakwa Andi Alimudin dijatuhi hukuman lebih berat karena dianggap tidak kooperatif.

Ia tidak pernah hadir dalam persidangan dan telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Seperti diketahui, kedua warga Kutim tersebut dituduh telah melakukan pelanggaran Pemilu pada 17 April lalu.

Keduanya nekat berlaku curang saat pencoblosan.

Yakni, mencoblos dua kali di dua TPS berbeda.

Hanya saja, terdakwa Andi Amiludin belum sempat melakukan aksinya, sudah ketahuan lebih dulu.

“Terdakwa Yusuf Rampa mencoblos di TPS 68 kemudian ke TPS 66 untuk mencoblos lagi.

Aksinya ini ketahuan pihak TPS, setelah ada warga yang usai mencoblos di TPS 68, kemudian nongkrong di TPS 66 dan melihat terdakwa berada di bilik suara TPS 66.

Padahal sebelumnya, warga tersebut melihat terdakwa sama-sama di bilik suara TPS 68 untuk menyalurkan hak suara,” kata Budi Wibowo, komisioner Bawaslu Kutim yang ikut menjadi saksi dalam perkara ini.

Sementara, terdakwa Andi Alimuddin, para saksi mengatakan terdakwa membawa C6 untuk TPS setempat.

Namun, setelah dicocokkan dengan KTP yang bersangkutan, ternyata alamatnya di Kecamatan Bengalon.

“C6 dan KTP beda kecamatan. Informasinya C6 diperoleh dari warga sekitar juga.

Sehingga ia datang ke TPS dengan bermodalkan C6 kemudian mencoblos atas nama orang lain yang namanya termuat dalam C6 dan ada di dalam DPT.

Padahal, itu bukan namanya,” ungkap Budi. (*)

Subscribe official YouTube Channel

BACA JUGA:

Jelang Semen Padang vs Persib Bandung, Rene Mihelic Kembali Diduetkan dengan Artur Gevorkyan

Kalah 3 Gol dari Madura United, Pelatih Borneo FC Mario Gomez Akui Timnya Petik Pelajaran Berharga

HEBOH Video Viral Adegan Mesum Pelajar SMP dan Mahasiswa, Youtuber di Banyuwangi Bikin Klarifikasi

Tetangga Ungkap Fakta TJ, Mantan Marinir yang Ditunjuk Habisi 2 Nyawa dari 4 Jenderal Tokoh Nasional

Siapa Dalang Kerusuhan 22 Mei? Simak Paparan Mantan Kepala Intelejen TNI, Mahfud MD dan Kapolri

()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!