Masa Kerja Tersisa 3 Bulan, DPRD Kabupaten Ini Masih Berhutang 22 Raperda yang Belum Tuntas

oleh

Uri.co.id, TANJUNG REDEB – Bulan Agustus 2019 adalah masa kerja terakhir DPRD Berau periode 2014-2019.

Dari hasil perolehan suara dalam Pemilihan Legislatif atau Pileg 2019, dapat dipastikan, kursi parlemen Kabupaten Berau akan diisi wajah-wajah baru.

Meski masa jabatan DPRD akan berakhir tidak lama lagi, masih ada 22 rancangan peraturan daerah atau Raperda yang masih menunggu untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda).

Dari 22 raperda tersebut, 4 raperda merupakan inisiatif DPRD serta 18 raperda yang diajukan Pemkab Berau.

Raperda inisiatif DPRD di antaranya Raperda tentang perubahan pertama Perda Berau nomor 12 tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Raperda perusda perkebunan, Raperda perlindungan petani sawit mandiri, dan Raperda perlindungan tenaga medis dan pasien.

Sedangkan 18 Raperda yang diajukan Pemkab Berau melalui OPD yang juga tercantum dalam MoU diantaranya Raperda tentang sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pembangunan daerah Kabupaten Berau,

Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Berau tahun 2016-2021.

Yang keduanya diinisiasi oleh Bapelitbang Berau.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bagian ekonomi juga mengajukan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 5 tahun 1998 tentang pembentukan perusahaan daerah Bhakti Praja Kabupaten Berau.

Raperda tentang penyertaan modal Pemkab Berau pada perusahaan Bhakti Praja Kabupaten Berau.

Raperda yang diusulkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, yakni Raperda tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Raperda tentang perlindungan ikan Hiu, Pari Manta, jenis ikan tertentu dan terumbu karang di perairan laut Berau oleh Dinas Perikanan Berau.

Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah menegaskan, empat Raperda inisiatif ini harus diprioritaskan, mengingat keempatnya merupakan inisiatif DPRD.

“Selain itu, (Raperda) ini merupakan amanat dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka wajib dilaksanakan,” tegasnya.

Meski demikian,  Syarifatul Syadiah mengatakan, rancangan dan pembahasan Raperda juga memerlukan waktu hingga disahkan sebagai perda.

“Perda yang baik juga harus sesuai dengan undang-undang, jelas tujuannya, kesesuaian dan daya guna.

Serta keterbukaan mulai dari proses persiapan pembahasan yang bersifat transparan sehingga masyarakat bisa memberikan masukan,” jelasnya.

Termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing sektor, sesuai dengan program peraturan daerah yang telah disepakati, bisa segera menyampaikan usulan atau masukan, sebelum ditetapkan sebagai perda.

“Sehingga jelas objek hukumnya ke siapa dan peraturan yang disahkan juga jelas keberadaannya.

Agar kewenangan penegakan aturannya jelas dan tidak ada hambatan di lapangan, dan sanksi atas pelanggaran perda itu bisa dilaksanakan. Jangan sampai ada Perda yang dibuat, tetapi tidak jelas fungsinya,” kata  Syarifatul Syadiah. (*)

Subscribe official YouTube Channel

BACA JUGA:

TERPOPULER: Sikap Tegas Al El & Dul Jaelani pada Mulan Jameela, Bela Maia Estianty?

Media Sosial dan Whatsapp Sudah Normal, Begini Cara Hilangkan Dampak Buruk VPN Pada Ponsel

Kumpulan Ucapan Selamat Idul Fitri 2019, dalam Bahasa Indonesia, Arab, Inggris dan Jawa

Mustofa Nahrawardaya Ditangkap Polisi Terkait Cuitan Kerusuhan 22 Mei, Apakah Isinya?

Dua Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Kompak, Sebut Hasil Pilpres 2019 Bisa Diubah, Prabowo Bisa Menang ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!