TERPOPULER Kejanggalan Korban Penembakan Aksi Mei 2019 Terungkap, Ditembak Tak Lebih dari 100 M

oleh

Uri.co.id – Kejanggalan pada korban penembakan aksi 22 Mei 2019, akhirnya terungkap.

Kejanggalan ini sekaligus bisa mengungkap siapa dalang kerusuhan aksi 22 Mei lalu, yang menimbulkan korban jiwa, harta dan benda.

Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ), Hermawan Sulistyo mengungkapkan analisisnya terkait siapa pelaku pembakan di aksi 22 mei lalu.

Dilansir dalam tayangan Kompas Petang yang dibagikan di saluran YouTube KompasTV, Sabtu (25/5/2019).

Dalam pemaparannya, Hermawan Sulistyo menyoroti sejumlah hal yang menurutnya janggal jika disebutkan bahwa polisi lah yang menjadi pelaku penembakan dalam aksi tersebut.

Yang pertama, Hermawan memaparkan, dari delapan orang yang tercatat meninggal dunia, tidak diketahui siapa orang yang mengantarkan korban tersebut ke rumah sakit.

“Delapan orang yang mati itu sampai sekarang tidak ada data satupun di semua rumah sakit yang dikirim mayatnya yang bawa mayatnya itu siapa. Tidak ada datanya,” ungkap Hermawan.

Hermawan menilai, ada kejanggalan dari fakta yang ia dapatkan itu.

Selain itu, Hermawan juga menyoroti luka tembak pada korban yang ia nilai janggal.

“Yang kedua, yang luka tembak, empat orang yang ke rumah sakit polri itu semua single bullet. Ketembak dari samping kanan, di leher,” kata Hermawan.

Menurut Hermawan, jika pihak kepolisian yang menembak, maka seharusnya luka tembakan di tubuh korban ada lebih dari satu.

Terlebih, luka tembakan terdapat di bagian tubuh yang bukan badan atau punggung.

“Single bullet itu satu peluru nembak dan kenanya kepala. Kalau polisi, dia pasti dor, dor, dor (memperagakan menembak lebih dari satu kali -red), banyak. Biasanya lubangnya enggak hanya satu,” papar Hermawan.

“Dan yang paling gampang nembak badan, ada lubang dua di depan atau di belakang,” imbuhnya.

Atas dasar itulah Hermawan yakin bahwa pelaku penembakan bukan dari polisi.

“Bukan polisi,” tegasnya.

Hermawan memaparkan, senjata api yang digunakan untuk menembak itu adalah jenis glock.

Hermawan mengakui, glock memang merupakan senjata polisi yang digunakan untuk menembak dengan jarak pendek, namun ia menyebut bahwa tidak ada perwira polisi di bagian depan.

Sementara, berdasarkan pengamatan, semua korban ditembak dengan jarak tak lebih dari 100 meter.

“Tapi kan enggak ada perwira yang di depan. Semua kalau kita lihat itu dari jarak tembak yang pendek, tidak lebih dari 100 meter,” ungkap dia.

“Kenapa? Kalau peluru ditembakkan di sini (menunjuk kepala -red), lubang keluarnya itu lebih lebar.”

“Ini kan single bullet masuk sebesar proyektil, keluarnya sebesar proyektil,” tambahnya.

Simak videonya berikut ini:

Tim Hukum pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 telah menyerahkan bukti gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019).

Bambang Widjojanto yang juga ditunjuk sebagai kuasa hukum BPN, tiba di Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Direktur Komunikasi dan Media BPN yang juga penanggungjawab tim hukum, Hashim Djojohadikusumo, serta Denny Indrayana.

Kedatangan tiga perwakilan kubu Prabowo-Sandi ini disambut pekik keseruan dari para pendukung Paslon nomor urut 02 yang sudah menanti di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah gedung KPU dan Bawaslu RI, kini gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi pusat perhatian.

Di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) tim hukum Prabowo-Sandi sedang mengajukan gugatan Pilpres 2019.

Kondisi demikian membuat gedung Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi menjadi sasaran aksi demonstrasi dari massa yang tidak puas. 

Menanggapi hal itu, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade langsung bereaksi.

Andre Rosiade menegaskan, pihaknya tidak akan mengerahkan massa selama sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, pihaknya juga tidak bisa menjamin sidang di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) nanti akan bebas dari aksi unjuk rasa.

Sebab, ada kemungkinan masyarakat akan datang atas inisiatif sendiri.

“BPN tak akan mengerahkan massa, tapi kalau masyarakat ingin datang ke MK kita tak bisa halangi,” kata Andre dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (25/5/2019) seperti dilansir Kompas.com.

Andre Rosiade menegaskan BPN Prabowo-Sandi akan fokus menyiapkan segala materi persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia bahkan menilai aksi massa justru bisa mengganggu konsentrasi tim hukum BPN.

Contohnya seperti kejadian Jumat malam kemarin, tim hukum yang mendaftarkan gugatan ke MK sempat terhambat karena banyak jalanan ditutup.
Puluhan anggota TNI dari Korps Marinir bersiaga di bagian belakang Gedung Mahkamah Konstitusi pada Jumat (24/5/2019) sekira pukul 19.00 WIB

Puluhan anggota TNI dari Korps Marinir bersiaga di bagian belakang Gedung Mahkamah Konstitusi pada Jumat (24/5/2019) sekira pukul 19.00 WIB (Uri.co.id/Gita Irawan)

Penutupan itu terjadi pascakerusuhan di sejumlah titik di Jakarta yang terjadi pada aksi 22 Mei.

“Kami tak ingin juga mengganggu kinerja tim kuasa hukum seperti semalam sulit sekali masuk MK,” kata dia.

Kendati demikian, jika massa melakukan unjuk rasa, ia memastikan akan ada imbauan dari Prabowo-Sandi atau tim BPN agar aksi tersebut berjalan secara tertib.

“Kita akan minta tolong damai jangan anarkistis,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Personel keamanan

Sebanyak 1.100 personil pengamanan diterjunkan mengamankan Mahkamah Konstitusi (MK) selama tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan pengamanan dari unsur TNI dan Polri. Menurut dia, petugas keamanan sudah siap mengantisipasi gangguan keamanan yang terjadi di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami sudah siap 1.100 personil. Jadi, sekiranya nanti betul membawa massa ya kami siap juga,” kata Fajar Laksono, kepada wartawan, Kamis (23/5/2019).
Sebanyak empat mobil rantis sudah dipersiapkan disekitar Gedung Mahkamah Konstutusi (MK), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019) malam.

Sebanyak empat mobil rantis sudah dipersiapkan disekitar Gedung Mahkamah Konstutusi (MK), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019) malam. (Jakarta/Wahyu Septiana)

Saran untuk Jokowi

Jika ingin mendinginkan suasana, Andre Rosiade menyarankan Presiden Joko Widodo untuk menelpon langsung Prabowo.

Apalagi Jokowi mengaku ingin bertemu Prabowo pascapemungutan suara Pilpres 2019.

“Saran saya kalau mau rekonsiliasi, silakan telepon langsung Pak Prabowo. Keduanya kan selama ini berhubungan baik. Ajudan Pak Jokowi punya nomor telepon ajudan Pak Prabowo, bisa bicara langsung di telepon,” kata Andre Rosiade.

Andre Rosiade menilai, jika benar-benar ingin bertemu, Jokowi tidak perlu terus mengungkapkan keinginannya di media massa.

Ia juga tak perlu mengirim utusan untuk berkomunikasi dengan Prabowo.

Jika menelepon langsung, Andre Rosiade yakin Prabowo akan menanggapi dan bersedia bertemu sang rival.

“Insya Allah Pak Prabowo siap bertemu pak jokowi. Tanpa perlu ada pihak ketiga, tanpa makelar, tanpa perantara, tanpa basa-basi politik di media,” kata dia.

Jokowi mengatakan, usai pencoblosan ia sudah mengutus orang kepercayaannya untuk berkomunikasi dengan Prabowo.

Orang tersebut adalah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil hingga saat ini. “Sudah mengutus, tapi memang keliatannya belum ketemu,” kata dia.

Dorongan pertemuan Jokowi dan Prabowo kembali menguat setelah terjadi kerusuhan di sejumlah lokasi di Jakarta.

Didamping 8 pengacara

Sebanyak delapan pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto memperkenalkan kedelapan pengacara tersebut, usai mengajukan gugatan tersebut di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ada delapan orang yang jadi lawyer Pak Prabowo-Sandi. Saya sebut ya, Zulfadli, Dorel Almir, Iskandar Sonhadji, Iwan Satriawan, Lutfhi Yazid, Teuku Nasrullah, Denny Indrayana, dan Bambang Widjajanto,” ujar Bambang usai mendaftarkan gugatan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (25/4/2019) dikutip dari Kompas.com.

Dalam konferensi tersebut, satu per satu pengacara berdiri ketika nama mereka disebut.

Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo mengatakan mereka adalah pengacara yang telah disetujui langsung oleh Prabowo-Sandiaga untuk menangani persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya sampaikan bahwa tim ini ditentukan, dipilih, dan disetujui Pak Prabowo-Sandi bersama,” kata Bambang.

Ke MK Malam Hari

Kubu pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga, mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019) sekitar pukul 22.35 WIB.
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum.  news/Jeprima

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. news/Jeprima (news/JEPRIMA)

Perwakilan Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, mengatakan pihaknya mengalami hambatan untuk sampai ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, hambatan itu berupa akses kendaraan bermotor menuju kantor Mahkamah Konstitusi (MK) yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

“Luar biasa sekali effortnya harus dicegat dimana-mana. Mudah-mudahan persidangan tidak dihambat,” kata Bambang Widjojanto, di kantor MK, Jumat (24/5/2019).

Untuk sampai ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dia menjelaskan, rombongan menggunakan kendaraan roda empat.

Mereka menggunakan aplikasi Waze sebagai alat bantu penunjuk jalan.

“Kami melihat di Waze tidak bisa melewat jalan utama. Lewat jalan belakang ada blokade. (Petugas mengarahkan,-red) Lewat belakang tidak bisa masuk, dari depan, samping museum (Museum Nasional,-red),” kata pria yang akrab disapa BW itu.

Namun, pada saat tiba di depan jalan Museum Nasional, pihaknya melihat sudah ada pagar betis dari petugas keamanan.

Sehingga, pihaknya memutuskan untuk turun dari kendaraan dan berjalan kaki dari samping museum menuju ke Gedung MK.

“Apa maksudnya jangan sampai akses justice (mencari keadilan,-red) diblokade. Mudah-mudahan tidak terjadi blokade lagi. Problem itu membuat terganggu proses di MK,” kata dia.

Dia meminta, kepada Ketua MK, Anwar Usman mendengar keluhan tersebut.

Sedangkan, kepada aparat kepolisian, dia menginginkan agar tidak paranoid terhadap orang yang ingin mencari keadilan.

“Ini gedung untuk kedaulatan rakyat yang direbut dan dicurangi,” kata dia.

Selain itu, pihaknya mengeluhkan pengeras suara yang tersedia di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengeras suara itu berada dalam keadaan tidak bagus, karena kerap kali mengeluarkan suara “kresek, kresek”.

Namun, dia masih memandang positif maksud dari pihak Mahkamah Konstitusi (MK) melayani pengajuan permohonan sengketa PHPU 2019.

“Kami percaya MK tidak punya maksud apapun,” ujarnya.

Serahkan 51 Bukti

Sebanyak 51 bukti telah diserahkan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengajuan permohonan perselisihan sengketa Pilpres 2019.

Bukti tersebut diserahkan secara langsung Ketua Tim Kuasa Hukun BPN, Bambang Widjojanto kepada Panitera Muda MK, Muhidin.

BW, sapaan akrab Bambang Widjojanto awalnya tak terlalu menjelaskan secara detail apa saja alat-alat bukti tersebut.

Namun, dia memberikan sedikit gambaran.

“Ada kombinasi antara dokumen dan saksi. Dan ada saksi fakta dan juga saksi ahli,” kata BW di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

BW juga mengatakan pihaknya terbuka kemungkinan untuk menambah jumlah alat bukti.

“Insyaallah dalam waktu dekat kami akan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, dan menambahkan apa-apa yang penting dan diperlukan dalam mengungkap proses kebenaran di Mahkamah Konstitusi,” kata BW.

Prabowo Enjoy

Kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno melakukan pembahasan materi gugatan Pemilu Presiden 2019 di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019) siang.

Sejumlah tim BPN dan kuasa hukum hadir dalam pembahasan tersebut.

Mereka diantaranya Capres-Cawapres Prabowo-Sandi, Wakil Ketua BPN Ahmad Muzani, Anggota Dewan Pembina Gerindra Maher Algadri, Advokat Denny Indrayana, dan Teuku Nasrullah.

Baca: MK Sudah Terima 327 Permohonan Sengketa Pileg 2019, Gugatan Terbanyak Berasal dari 3 Provinsi Ini

“Membicarakan tentang beberapa masalah terkait dengan materi-materi gugatan,” kata Ahmad Muzani usai pertemuan.

Muzani mengatakan pembahasan materi gugatan berlangsung lancar.

Prabowo santai dan enjoy dalam mendiskusikan gugatan kecurangan Pemilu yang dinilai terstruktur, sistematis, dan masif.

“Enjoy, santai udah fix udah bulet. Engga ada alot-alotan,” katanya.

Hanya saja, Prabowo tidak ikut mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Prabowo memilih bersilaturahmi dengan keluarga Ustaz Arifin Ilham yang sedang berkabung.

Dalam mendaftarkan gugatan, rombongan BPN dipimpin adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang ditunjuk sebagai penanggungjawab dan manajerial proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hashim ditemani sejumlah tim hukum satu di antaranya Bambang Widjojanto (BW).

“Tim hukum saja dipimpin oleh Pak Hasyim sebagai penanggungjawab, kemudian pak BW (Bambang Widjojanto) sebagai ketuaTim Hukum,” kata juru Bicara Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada news, Jumat, (24/5/2019).

Sebelumnya usai rapat di Kertanegara, tim hukum sendiri memfinalisasi materi dan berkas gugatan di kawasan Thamrin, tepatnya di Midplaza yang merupakan kantor Hashim.

Usai berbuka puasa mereka menyusun hal-hal teknis seputar syarat, materi, serta berkas gugatan.

Hanya saja Andre enggan menjawab, materi apa saja yang menjadi tuntutan pokok ‎kubu Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jam 10 dan tiba, berangkat kemungkinan dari Midplaza. Untuk teknisnya biar nanti tim hukum yang menjelaskan,” katanya. (*)

Subscribe official YouTube Channel

BACA JUGA:

Unggah Foto Kenakan Daster Saat Temani Sang Putri Tidur, Ayu Ting Ting: Enak Banget, Nak

Akui BPN Punya Pengacara Terbaik, Mahfud MD: Jangan Ribut Lagi kalau Sudah Diputuskan

Fadli Zon Tunjuk Ali Mochtar Ngabalin Saat Debat Soal Aksi Mei 2019, ‘Jangan Kau Tunjuk Saya’

Jadwal Film di Bioskop Hari Ini – Aladdin dan John Wick Chapter 3 Tayang Sampai Tengah Malam

Viral Pakai Aplikasi VPN, Wanita Ini Mengaku Saldo ATM-nya Ludes

(Wow.com/Ananda Putri Octaviani)

 wow.com  Pengamat Yakin Pelaku Penembakan di Kerusuhan 22 Mei Bukan Polisi, Mengapa? ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!