Kaltim Dipercaya Menjaga Hutan di Luar Kawasan Hutan, Kutim jadi Percontohan

oleh

Uri.co.id, SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur kembali dipercaya melaksanakan proyek menjaga kelestarian hutan, dengan menjaga hutan di luar kawasan hutan. Program ini disebut Kalimantan Forest Project (KalFor UNDP).

KalFor UNDP merupakan program penguatan perencanaan dan pengelolaan hutan di luar kawasan hutan. Kabupaten Kutim menjadi salah satu provinsi di Kalimantan yang menjadi percontohan pelaksanaan program yang dibiayai pendanaan global dan UNDP. Kalimantan Barat dan Tengah juga menjadi bagian kerja program ini.

Saat ini, informasi dasar sebelum program di mulai atau baseline di Kabupaten Kutim  sedang disusun. Hasil baseline survei yang dipaparkan telah dilengkapi dengan beberapa informasi yang didapatkan dari masukan saat konsultasi di Kabupaten Kutim.

“Proyek KalFor UNDP saat ini telah menyelesaikan penyusunan baseline dalam menjaga hutan di luar kawasan hutan atau status Areal Penggunaan Lain (APL) di Kabupaten Kutim yang dilaksanakan Fakultas Kehutanan (Fahutan) Unmul Samarinda Maret – April 2019,” kata Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Amrullah.

Ia mendapat laporan bahwa beberapa masukan penting untuk penyimpanan hasil baseline telah disampaikan oleh stakeholder di Kabupaten Kutim.

Di antaranya terkait pentingnya mamfasilitasi para pemegang izin kebun untuk mengelola areal berhutan yang ada di dalam kawasannya.

Termasuk pula kebutuhan peningkatan kapasitas pengelolaan areal berhutanan di Area Penggunaan Lain (APL) bagi para pihak selain pemegang izin.

Dari hasil penelitian yang dilakukan setidaknya terdapat 44 hutan dari sekitar 147 ribu hektar APL di wilayah Kabupaten Kutim  yang berpotensi untuk dikelola melalui program KalFor UNDP. Ini dengan berbagai jenis spesies dan mamalia di dalamnnya.

Amrullah menilai baseline ini bermanfaat menjang kerja-kerja dan target Dinas Kehutanan Kaltim.

Karenanya, ia merasa perlu mendapatkan gambaran utuh dari hasil baseline ini dan juga rekomendasi-rekomendasi apa yang dianggap  penting dan berkaitan dengan tupoksi Dinas Kehutanan Kaltim.

“Semoga hal yang sama juga akan disampaikan  dinas-dinas di tingkat Provinsi Kaltim. Intinya perlu kesesuaian data dan program dengan target Kalimantan Timur khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan perlindungan areal hutan di luar kawasan hutan,” katanya.

Sementara Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHL), Kustanta Budi Prihatno menyebut penyusunan baseline bertujuan untuk memperkuat perencanaan dan pengelolaan hutan yang masih ada di APL.

Ini merupakan tahap pertama pelaksanaan proyek KalFor UNDP yang akan dilaksanakan selama 7 tahun di wilayah Kalimantan.

Khusus Kaltim, KLHK bekerjasama dengan Fahutan Unmul untuk menyiapkan baseline hutan APL dan Area penggunaan khusus.

Selanjutnya dilakukan pemetaan terhadap para pihak berperan di hutan, dan hasilnya setelah mendapat masukan dari kabupaten dan provinsi dipaparkan melalui konsultasi publik untuk penyempurnaan.

“Regulasi memang ada, tapi sinkronisasi antar regulasi belum optimal. Hasil penelitian ada yang bukan kawasan hutan malah hutannya bagus. Semoga hasil penelitian ini bisa menjadi pijakan pelaksanaan proyek KalFor UNDP,” sebutnya.

Hasilnya akan menjadi perencanan pengelolaan hutan di APL baik di lokasi berizin maupun tidak. Bagi yang berizin dikomunikasikan apakah lahan berhutan merupakan daerah bernilai konservasi tinggi atau menunggu waktu dibuka sesuai potensinya.(*)

Subscribe official YouTube Channel

BACA JUGA:

Pilot Jepang Ungkap Misteri Hilangnya Pesawat Malaysia Airlines MH-370, Ada Hal Yang Disembunyikan

BERITA terkini: Wapres Jusuf Kalla Buka Suara Terkait Demo 22 Mei 2019, ‘Tak Mengubah Hasil Pemilu’

KABAR TERKINI Demonstran Tinggalkan Lokasi Perempatan Sarinah Jakarta, Beri Salam Polri dan TNI

Pemerintah Rilis Daftar Tiga Kelompok Dibalik Kerusuhan 22 Mei Jakarta, Incar Tembak Pejabat ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!