Klarifikasi, Wagub Hadi Mulyadi Dukung Larangan Pemberian Parcel ke PNS dan Pejabat

oleh

Uri.co.id SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, menyatakan,  sepakat dengan  surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat pemerintahan dilarang keras menerima bingkisan alias parsel Lebaran, sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini merupakan  klarifikasi atas  berita sebelumnya. Ia mengatakan, bahwa pemberian parsel sah-sah saja  bila sebagai bentuk cinta.

Hal itu dikarenakan, KPK memasukan parcel kedalam kategori gratifikasi dengan ganjaran hukuman minimal 4 tahun.

Beberapa waktu yang lalu, telah beredar surat imbauan dari KPK agar gubernur dan walikota di setiap daerah mengintruksikan ke semua pihak, untuk tidak menerima hadiah tersebut.

“Mau klarifikasi berita tentang Parsel. Saya yang salah faham dengan pertanyaan wartawan. Saya sepakat dengan edaran KPK bahwa pejabat tidak boleh menerima parsel,” jelas Hadi Mulyadi, Senin (13/5/2019).

Ia mengakui bahwa dia juga rutin memberikan parcel sebagai bentuk kepedulian. Namun tidak kepada pejabat pemerintahan, namun yang dilakukannya selama ini, ialah memberikan parsel kepada guru dan tokoh masyarakat yang tidak menjabat di pemerintahan.

“Tapi yang saya lakukan selama ini adalah memberi parsel kepada guru-guru saya dari Taman Kanak-kanak sampai dengan SMA . Serta para tokoh masyarakat yang bukan pejabat,” tandasnya.

Sebelumnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat pemerintahan dilarang keras menerima bingkisan alias parsel lebaran, sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu dikarenakan, KPK memasukkan parcel ke dalam kategori gratifikasi dengan ganjaran hukuman minimal 4 tahun.

Beberapa waktu  lalu, telah beredar surat imbauan dari KPK agar gubernur dan walikota di setiap daerah mengintruksikan kepada semua pihak, untuk tidak menerima hadiah tersebut.

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengatakan, dari pandangan agama bahwa parsel itu ada perintahnya, dan dirinya menyebutkan, saling berbagi hadiah adalah upaya menunjukkan rasa kasih sayang bagi sesama manusia.

“Jadi saling memberi hadiah, sebagai bentuk saling mencintai” ucapnya, saat dihubungi melalui phonsesl selulernya, Sabtu (11/4/2019).

“Beda hal kalau didalamnya parsel itu ada uangnya, itu jelas dilarang. Misalnya 10 USD, kan jelas salah,” tambahnya.

Ia mengatakan,  parsel itu hanya berkisar Rp. 500 ribu sampai Rp 1 juta, maka apabila parcel itu ditujukan untuk sebatas menunnjukkan kepedulian, maka itu masih diperbolehkan.

Karena ia juga mengakui bahwa juga rutin memberikan parcel sebagai bentuk kepedulian.

“Kalau saya pribadi melihatnya, memberi itu sebagai tanda cinta saja dan sah-sah saja. Orang kan paling kasih parcel dikisaran Rp. 500 ribu dan paling tinggi Rp. 1 juta.

Dari dulu saya juga melakukan itu, menerima dan memberi kepada orang terdekat, keluarga dan saudara bahkan masyarakat, karena alasan tanda cinta tadi,” jelas Hadi Mulyadi.

Namun  ia akan tetap mempertimbangkan surat imbauan tersebut, agar dapat menghindari permasalahan dikemudian hari, apalagi saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur.

“Kalau saya sebenarnya fleksibel saja,” singkatnya.

Sedangkan untuk penggunaan mobil dinas saat mudik, Hadi menuturkan sah-sah digunakan asal sesuai prosedurnya.

“Soal pemakaian mobil dinas, bila dipakai sampai keluar pulau kan itu keterlaluan. Tetapi kalau digunakan di kawasan atau wilayah Kaltim saja, silahkan. Karena jabatan melekat pada kendaraan yang dikendarai,” ucapnya.(*)

BACA JUGA

Billy Syahputra Disebut Sunting Model Elvia Caroline, Raffi Ahmad: Habis Lebaran Doain Saja

TERPOPULER – Atep Kenakan Jersey Persib Bandung, Sinyal Kembali Bergabung?

TERPOPULER – Klarifikasi Pria yang Dikait-kaitkan dengan Video Orang Berniat Penggal Kepala Jokowi

Diduga Pelaku yang Memutilasi Kasir Minimarket, Begini Sosok DP Mantan Pacar Vera Oktaria

Like and Follow Fanspage Facebook

Follow Twitter

Follow Instagram

Subscribe official YouTube Channel ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!