Kemenkeu: Dipersiapkan Sejak April, THR untuk Aparatur Negara dan Pensiunan Akan Cair Mei 2019

oleh

Uri.co.id – Dipersiapkan pemerintah sejak bulan April 2019, Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Negara dan pensiunan akan dibayar sesuai jadwal pada bulan Mei 2019.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI, Nufransa Wira Sakti, melalui rilis yang diterima Uri.co.id, Rabu (8/5/2019).

Nufransa mengatakan, melihat berkembangnya pemberitaan di masyarakat yang merujuk pada surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-78/PB/2019 tanggal 27 Januari 2019, Kementerian Keuangan menyampaikan beberapa penjelasan.

Ia menjelaskan, pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Negara dan Pensiunan, telah diamanatkan sebagai salah satu kebijakan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran (TA) 2019 yang tertuang pada Nota Keuangan dan Undang-Undang APBN TA 2019.

Sebelum pembayaran dilaksanakan, diperlukan proses penyusunan dasar pembayaran yang dimulai dari penetapan Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Mengingat jadwal libur hari raya Idul Fitri tahun 2019 yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan 7 Juni 2019, maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah bulan Mei tahun 2019,” ujarnya.

Oleh karena itu, penetapan aturan berupa PP dan PMK idealnya paling lambat dilakukan bulan April tahun 2019 agar proses pembayaran THR tahun 2019 dapat dilaksanakan sebelum hari raya Idul Fitri.

Sebagai mana diketahui, pada bulan April tahun 2019 akan diselenggarakan kegiatan nasional yaitu pemilu anggota DPR/D dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden.

Penyusunan PP mengenai pemberian THR diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Diperlukan percepatan dalam proses penyusunan PP tersebut agar penetapannya dapat dilakukan pada bulan April tahun 2019.

“Dengan demikian, pembayaran THR tahun 2019 diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu yaitu pada bulan Mei tahun 2019 sebelum Hari Raya Idul Fitri,” kata Nufransa.

Terkait Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-78/PB/2019, ini dimaksudkan sebagai bentuk koordinasi dengan Kementerian PAN-RB selaku inisiator penyusunan PP.

Harapan agar penetapan PP dilaksanakan sebelum pemilihan presiden bertujuan untuk mendorong percepatan penetapan PP sehingga tersedia waktu yang cukup untuk proses administrasi selanjutnya hingga terlaksananya pembayaran.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan senantiasa menjunjung nilai profesionalisme dan sinergi termasuk dengan kementerian lain. Hal ini demi meningkatkan kualitas layanan kami kepada masyarakat. (*)

Fakta Unik THR PNS

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah akan kembali memberikan Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil  2019 atau THR PNS 2019.

Yang agak berbeda, THR PNS 2019 ini dibagi di tahun politik.

Di mana seperti diketahui, di tahun THR PNS 2019 ini dibagi, ada pesta demokrasi Pilpres 2019 dan Pileg 2019, dan seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak suara, termasuk PNS akan menggunakan hak pilihnya.

Dilansir oleh Kompas.com, THR PNS 2019 dipastikan cair pada tanggal 24 Mei 2019.

Namun, belum diketahui berapa besar nilai THR PNS 2019.

Pencairan THR PNS 2019 dibahas dalam rapat terbatas para menteri bersama Presiden Jokowi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, mengungkapkan bahwa THR PNS 2019 cair pada tanggal 24 Mei.

“Itu (THR PNS 2019) sudah diputuskan, tanggal 24 (Mei),” kata Syafruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Ketika ditanya besarnya jumlah atau rincian THR PNS 2019, Syafruddin mengaku belum mengetahuinya.

Syafruddin menyarankan untuk bertanya langsung pada Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengenai besar THR PNS 2019.

Tahun lalu, seperti yang dilansir Kompas.com, komponen THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Komponen tersebut tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2018.

Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan THR tahun 2017 lalu yang hanya terdiri dari gaji pokok.

Meski begitu, Syafruddin belum mengetahui apakah komponen THR tahun ini sama dengan komponen THR tahun lalu atau tidak.

Berikut sejumlah fakta menarik seputar THR PNS 2019 yang berhasil dihimpun Uri.co.id dari berbagai sumber.

1. Pencairannya lebih cepat

Dilansir oleh Uri.co.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu tengah menyusun percepatan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya  THR PNS 2019 untuk PNS dan para pensiunan PNS.

Sri Mulyani mengatakan bahwa terkait THR PNS 2019 ini, dia sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Gaji ke-13 dan THR PNS 2019 dibayarkan setiap tahun, itu sudah ada siklusnya. UU baru bisa dijalankan kalau ada PP di bawahnya, dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sebagai otorisasi pembayaran,” jelas Menkeu di kantornya, Selasa (26/2/2019).

Setelah PP rampung, pihaknya akan mengidentifikasi berapa jumlah ASN yang berhak mendapatkan THR PNS 2019 dan gaji ke-13.

“THR Hari Raya 1 Juni, dan libur bersama 1-7 Juni. Maka kita pembayaran THR harus sebelum libur bersama itu, Bulan Mei,” kata Sri Muyani.

2. Alasan pencairan THR dipercepat

Sebelumnya, muncul surat percepatan gaji ke-13 dan THR PNS 2019 yang ditandatangani Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Wiwin Istanti, tertanggal 22 Januari 2019.

Dalam surat keterangan tersebut, seperti dilansir oleh Uri.co.id, Pemerintah berupaya agar PP tersebut bisa ditetapkan sebelum Pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019

Pihak Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan alasan dipercepatnya pemberian THR untuk PNS pada Lebaran 2019 mendatang.

Wira mengatakan pemberian THR yang dipercepat karena hari efektif kerja saat Lebaran nanti hanya sampai bulan Mei.

Sementara tanggal 1 hingga 7 Juni 2019 adalah jadwal cuti bersama.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa bersalaman dengan pegawai negeri sipil (PNS) saat halal bihalal seusai apel di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (3/7/2017). Halal bihalal yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini dilakukan bertepatan hari pertama masuk kerja seusai libur dan cuti bersama Lebaran.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa bersalaman dengan pegawai negeri sipil (PNS) saat halal bihalal seusai apel di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (3/7/2017). Halal bihalal yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini dilakukan bertepatan hari pertama masuk kerja seusai libur dan cuti bersama Lebaran. (( JABAR/GANI KURNIAWAN))

3. Pada bulan April ada hajat Pemilu 2019

Pada April 2019, akan diselenggarakan kegiatan nasional yaitu pemilu anggota DPR/D serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-78/PB/2019, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti Nufransa menjelaskan, beleid tersebut dimaksudkan sebagai bentuk koordinasi dengan Kementerian PAN-RB selaku inisiator penyusunan PP.

“Harapan agar penetapan PP dilaksanakan sebelum pemilihan presiden bertujuan untuk mendorong percepatan penetapan PP sehingga tersedia waktu yang cukup untuk proses administrasi selanjutnya hingga terlaksananya pembayaran,” tandasnya.

4. Tanggapan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan terlalu jauh mengomentari terkait percepatan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil.

Jokowi menilai, tunjangan hari raya (THR) akan diberikan pada masa mendekati Idul Fitri, bukan jauh sebelum hari raya.

“Kalau namanya THR itu apa sih? Tunjangan hari raya, ya biasanya mendekati hari raya,” ujar Jokowi seusai penyerahan kartu Program Keluarga Harapan di kawasan Cibinong, Bogor, Jumat (22/2/2019).

Jokowi enggan menanggapi tuduhan-tuduhan dari berbagai pihak, yang menilai percepatan perampungan aturan THR dan gaji ke-13, sebagai langkah politis dalam meraup suara pada Pilpres 2019.

“Tanyakan Kemenkeu, kalau namanya THR ya mendekati hari raya,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

5. BPN sebut ada alasan pencairan dipercepat

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebelumnya pernah mengkritik kebijakan pemberian THR PNS 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS yang pengumuman aturannya dipercepat sebelum Pilpres 2019.

BPN menilai Presiden Joko Widodo sengaja mengebut pengumuman itu demi meraup suara di pilpres.

“Pemerintah saya rasa ingin mengambil hati sebelum pemilu. Makanya ini diumumkan dan PP (peraturan pemerintah) dikebut sebelum pemilu. Ini ya, strategi pemenangan. Namanya juga orang usaha karena sudah panik ingin menang,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade seperti dilansir makassar.Uri.co.id.

6. Jumlah lebih besar

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) baru akan membahas Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kenaikan gaji pada bulan Januari 2019.

Dengan demikian, menurut dia, PP tersebut kemungkinan baru bisa terbit pada Maret 2019.

“Kalau PP jadi pada bulan Maret, maka setelah itu, setiap tanggal 1 per bulan kedepannya, kenaikan gaji mulai dibayar,” jelas Askolani di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jumat (7/12/2018).

Kendati demikian, Askolani mengatakan bahwa kenaikan gaji abdi negara tahun depan sebenarnya sudah dimulai sejak 1 Januari 2019 mendatang.

Makanya, setelah PP itu terbit, kenaikan gaji yang seharusnya diterima PNS antara Januari hingga Maret akan dibayar sekaligus pada April tersebut.

Kondisi ini sebetulnya serupa ketika pemerintah menaikkan gaji PNS tiga tahun lalu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

Kala itu, pemerintah menaikkan gaji pokok PNS sebesar 6 persen.

“Mulainya sudah Januari, tapi kalau belum ada PP, implementasinya belum bisa dimulai. Nanti Presiden akan mengumumkan mekanismenya,” jelas dia.

Dengan kenaikan gaji, Askolani juga mengatakan, otomatis nilai gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) PNS yang diterima akan lebih besar.

Sebab, gaji pokok dianggap sebagai basis utama dalam perhitungan dua tambahan penghasilan tersebut.

Rencananya, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah menyiapkan gaji dan tunjangan PNS sebanyak Rp98 triliun.

Sementara itu, anggaran untuk pensiunan mencapai Rp117 triliun di tahun depan.

“Tentu gaji ke-13 dan THR juga akan naik, karena gaji pokok akan menjadi basis perhitungan tersebut,” paparnya

7. Pensiunan juga dapat THR

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyebutkan perkiraan kapan THR cair. Pada konferensi pers 19 Maret lalu, Sri Mulyani mengatakan bahwa pembayaran THR akan dilakukan sebelum lebaran.

“Kalau Lebaran jatuh 5 Juni 2019 dan kalau enggak salah ada libur bersama akhir Mei, kami akan membayarkan THR sebelum libur bersama,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, mengenai gaji ke-13 PNS, Sri Mulyani juga telah menyebutkan tanggal cairnya.

Setiap tahun, gaji ke-13 dicairkan setiap 1 Juli.

Menurut Sri Mulyani, jadwal itu tidak ada perubahan setiap tahun sejak 10 tahun lalu.

Sejak tahun lalu, besaran THR yang diterima PNS tak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2019, komponen THR PNS mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.

THR tak hanya akan diterima PNS, tetapi juga pensiunan.

Berbeda dengan PNS, pensiunan hanya akan menerima pensiunan pokok.

Pemerintah sebelumnya telah menaikkan gaji pokok PNS yang mulai dibayarkan pada April 2019.

Dengan demikian, nantinya THR PNS juga akan mengacu pada gaji baru tersebut.

Sementara tunjangan yang diterima PNS dan masuk dalam komponen THR bervariasi bergantung pada instansi atau lembaga yang membawahinya, jabatan, kinerja, dan sebagainya.

Tahun ini, pemerintah pusat mengalokasikan belanja pegawai untuk pos belanja Kementerian/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp224,41 triliun. Kemudian, untuk belanja pegawai di pos belanja non K/L sebesar Rp157,15 triliun. (Uri.co.id/Doan Pardede)

Baca juga:

Ditetapkan Bareskrim Polri sebagai Tersangka Kasus Pencucian Uang, Ini Profil Bachtiar Nasir

Presiden ke Kaltim Tinjau Lokasi Pemindahan Ibukota Negara, Ini Agenda Jokowi

Komposisi Skuat Melebihi Kuota, Ini Formasi Pemain Muda Persib Bandung Sebelum Perampingan

Hadiri Met Gala 2019, Harry Styles Curi Perhatian Kenakan Pakaian Blouse Berlengan Transparan

Jadwal Buka Puasa Hari Ini 7/5/19: Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar

Follow Twitter

Follow Instagram

Subscribe Official YouTube Channel ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!