193 Desa di Kukar Diguyur Dana Desa Rp 154 M, Penyaluran Baru 83 Persen | Kalimantan Timur Uri.co.id

Kalimantan Timur Uri.co.id

Menu

193 Desa di Kukar Diguyur Dana Desa Rp 154 M, Penyaluran Baru 83 Persen

193 Desa di Kukar Diguyur Dana Desa Rp 154 M, Penyaluran Baru 83 Persen
Foto 193 Desa di Kukar Diguyur Dana Desa Rp 154 M, Penyaluran Baru 83 Persen

URI.co.id, TENGGARONG – Sebanyak 193 desa se-Kukar diguyur dana desa dari pemerintah pusat senilai Rp 154 miliar. Total dana desa ini dikucurkan dalam 2 tahap, yakni Rp 92,7 miliar pada tahap I dan Rp 61,8 miliar tahap II.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kukar Adinur mengemukakan, penyaluran dana desa pada tahap I baru mencapai 83 persen. Menurut dia, prosentase penyaluran dana desa pada tahap I minimal 90 persen agar bisa mengajukan permohonan dana desa di tahap II.

Baca: Terciduk! Anggota Geng Motor Dapat Tendangan Bayangan Gegara Berlagak Gini Depan Polisi Militer

“Kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kecamatan Loa Janan dan Samboja yang penyaluran dana desa di tahap I mencapai 100 persen,” ujar Adinur dalam Sosialisasi Dana Desa dan TP4D di Aula Kantor Kejari Tenggarong, Kamis (24/8).

Wilayah Kecamatan Tenggarong termasuk paling rendah dalam penyaluran dana desa di tahap I ini, yakni 50 persen.

Ia mengingatkan kepada seluruh camat agar dana desa ini terus dikawal agar tidak ada penyimpangan di dalam penggunaannya. Bahkan ia mengimbau setiap desa membuat spanduk yang berisi penggunaan dana desa untuk beberapa kegiatan. Sehingga penggunaan dana desa ini bisa diketahui seluruh warga secara transparan.

“Dana yang turun untuk kegiatan, pengerjaannya sedapat mungkin dengan padat karya, jangan pakai tenaga kontraktor. Kejaksaan sudah membagikan edaran KPK agar seluruh desa memakai aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk memudahkan pengawasan pengelolaan keuangan seluruh desa,” ujarnya.

Ia menegaskan, tahun depan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai masuk desa. Kedatangan mereka bukan bermaksud untuk mencari kesalahan, tapi lebih pada melakukan upaya perbaikan.

Baca: Ungguli Wasit Senior, Warga Kaltim Terpilih Pimpin Pertandingan Taekwondo SEA Games

“Kalau ada penyimpangan di desa, selama 60 hari desa itu harus bisa menyelesaikannya. Kalau tidak selesai, BPK akan menyerahkan ke Kekejaksaan untuk ditindaklanjuti karena masuk tindak pidana,” kata Adinur.

Bahkan, lanjut dia, bantuan dari perusahaan juga harus dilaporkan karena jangan sampai kepala desa melakukan penggelapan program CSR perusahaan. “Karena seorang kades kita sudah berada di lapas saat ini karena terlibat kasus penggelapan CSR,” ucapnya. (uri/uthcharuni/lghifari/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Kalimantan Timur Uri.co.id