Pertanggungjawaban APBD 2016 Disetujui DPRD Kutim | Kalimantan Timur Uri.co.id

Kalimantan Timur Uri.co.id

Menu

Pertanggungjawaban APBD 2016 Disetujui DPRD Kutim

Pertanggungjawaban APBD 2016 Disetujui DPRD Kutim
Foto Pertanggungjawaban APBD 2016 Disetujui DPRD Kutim

URI.co.idKALTIM, SANGATTA – Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, akhirnya, tujuh fraksi di DPRD Kutim setuju terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.

Persetujuan tersebut dituangkan dalam laporan tim pansus Raperda pertanggungjawaban APBD 2016 yang dibacakan Ketua Pansus, Adi Sutianto dalam rapat paripurna yang digelar, Rabu (26/7).

Di hadapan pimpinan persidangan, yakni Ketua DPRD Kutim Mahyunadi SE, Wakil Ketua Yulianus Palangiran SE dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang ST MM, Adi mengatakan Fraksi Golkar menyatakan setuju dengan laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan. Tentunya dengan memperhatikan beberapa catatan-catatan yang disampaikan tim pansus. Senada Fraksi Partai Demokrat yang secara prinsip setuju raperda pertanggungjawaban APBD 2016 disahkan menjadi perda.  

Sementara itu Fraksi PPP menyatakan setuju, dengan catatan, telah dilakukan review dan rekonsiliasi terhadap hasil pemeriksaan BPK RI. Fraksi PPP juga memberi apresiasi atas diterimanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah Kutim dari BPK RI.

“Begitu juga dengan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Nurani Amanat Persatuan (NAP), Nasional Kebangkitan Bangsa (NKB) dan PDIP  yang ikut menyetujui hasil tim pansus DPRD Kutim untuk disahkannya Raperda pertanggungjawaban APBD 2016 menjadi Perda,” kata Adi Sutianto. 

Dalam paripurna sebelumnya, dibeberkan pelaksanaan APBD Kutai Timur Tahun Anggaran 2106 dilakukan melalui kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah secara makro. Termasuk pendapatan dan belanja daerah yang tercover dalam APBD yang diklasifikasikan dalam tiga pos, yakni pendapatan Rp  3,12 triliun, belanja Rp 3,12 triliun, dan terjadi surplus/defisit Rp 519.419.388, serta pembiayaan Rp 17,4 miliar.

Terdapat selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 310,6 miliar, dengan realisasi belanja sejumlah Rp 55,6 miliar, dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 366,2 miliar, dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp 366,7 miliar, dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0 dan anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp 366,77 miliar.

 Setelah mencermati dari beberapa kerangka anggaran, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai prinsip-perinsip penganggaran di antaranya transparasi dan akuntabilitas anggaran. Artinya, kata Adi, APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan dan sasaran.

“Disiplin anggaran, artinya pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional. Selain itu, keadilan anggaran artinya pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil,  serta efisiensi dan efektifitas anggaran yang artinya penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaannya dan penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan,” ungkapnya.

 Rapat paripurna akhirnya ditutup dengan penandatanganan persetujuan Raperda pertanggungjawaban APBD 2016 menjadi perda serta mendengarkan pandangan akhir dari Wabup Kutai Timur, Kasmidi Bulang. (advertorial) (uri/aruto/nnara/MO)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Kalimantan Timur Uri.co.id