Wabup Kasmisi Minta Dinas Tata Ruang Segera Invetarisir Lahan Terutang | Kalimantan Timur Uri.co.id

Kalimantan Timur Uri.co.id

Menu

Wabup Kasmisi Minta Dinas Tata Ruang Segera Invetarisir Lahan Terutang

Wabup Kasmisi Minta Dinas Tata Ruang Segera Invetarisir Lahan Terutang
Foto Wabup Kasmisi Minta Dinas Tata Ruang Segera Invetarisir Lahan Terutang

SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang meminta kepada Dinas Tata Ruang untuk segera menginventarisasi sisa utang atas pembayaran lahan.

Sehingga permasalahan terkait pengadaan lahan yang selama ini sempat mengganjal bisa segera diselesaikan. Isntruksi dimaksud disampaikan oleh Wabup saat memimpin rapat kordinasi melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kutim, di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Senin (29/5/2017).

Selain itu, Dinas Tata Ruang juga diminta melaporkan penyelesaian pengadaan lahan yang ada.

Seperti lahan di Bukit Pelangi, Teluk Pandan, sejumlah sekolah yang juga di claim oleh warga atau masyarakat.

Terutama yang masalahnya adalah belum pernah mendapatkan ganti rugi atas kepemilikan lahan tersebut.

“Dari jumlah utang sudah di selesaikan sekitar Rp 50 miliar. Namun sebelum dilanjutkan pembayaran,  di-fixed-kan (di finalkan) dulu berapa sisa utang kita.

Baca: Pemilikan Akta Kelahiran di Atas 90 Persen, Disdukcapil Raih Penghargaan Tingkat Nasional

Karena ada beberapa warga yang mengaku tidak masuk daftar pelunasan sedang mereka telah mendapatkan panjar (uang muka) ganti rugi,” kata Kasmidi didampingi Sekretaris Kabupaten (Seskab) Irawansyah, di hadapan para asisten dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

Selanjutnya terkait utang lahan, diharapkan segera diselesaikan.

Karena penyelesaian persoalan lahan menjadi satu instruksi dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimatan Timur (Kaltim). Instruksi dimaksud sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun lalu, karena sangat mempengaruhi opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP). 

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Tata Ruang Yusuf Samuel menjelaskan, kebijakan yang diambil seperti memberikan izin kepada pemilik lahan memasang patok di area lahan yang belum dibayarkan dimaksudkan sebagai inventarisasi.

Lahan mana saja saja yang bermasalah serta dimiliki lebih dari satu pemilik.

Baca: Jalan Pendekat Kenyamukan Sudah Rampung, Ada Terkendala Causeway sepanjang 500 Meter

“Itu Inisiatif kebijakan dari saya, yang menyuruh staf saya dan warga, agar dipatok kembali. Kalau ditanah itu terdapat dua hingga tiga kepemilikan, maka rencana pembayaran akan di-pending (tunda) dengan melihat surat-surat kepemilikan yang ada,” ungkapnya.

Mantan Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kutim ini juga berencana melakukan pertemuan dengan warga pemilik lahan dalam waktu dekat. Untuk membicarakan permalahan lahan yang ada.

Dia berharap agar pendanaan untuk pembayaran utang lahan dapat dimasukkan di APBD-P. Sehingga pihak Dinas Tata Ruang bisa menjawab pertanyaan masyarakat yang menginginkan pembayaran lahan.

“Minggu depan kita akan mengundang masyarakat yang ada keterkaitan hutang dengan kita (Pemkab Kutim). Kami juga berharap di anggaran perubahaan dana penyelesaian utang itu bisa dimasukkan,” harap Samuel. (advertorial/hms7)  (uri/uthcharuni/lghifari/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Kalimantan Timur Uri.co.id